Wednesday, November 7, 2012

Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak

Diposkan oleh dyananda di 9:25 AM
Bukan, kali ini bukan pasukan asing yang menjadi target serangan bom bunuh diri Tehrik-i-Taliban yang menguasai perbatasan Pakistan-Afganistan. Bukan pula situs keagamaan yang menjadi sasaran perusakan oleh Taliban di Pakistan. Musuh besar yang membuat geram Taliban hingga diberondong dengan peluru tajam yang melesak menembus leher dan kepala adalah seorang gadis cilik berusia 14 tahun, Malala Yousafzai. 
Dunia terhenyak. 
Apa yang mampu dilakukan seorang anak sehingga membuat murka Maulana Fazlullah - milisi Taliban yang paling ditakuti - yang konon memerintahkan pembunuhan itu? Malala Yousfazai tak lain dan tak bukan adalah si “Gul Makai” (berarti bunga jagung dalam bahasa Urdu), blogger situs BBC berbahasa Urdu yang menuliskan kekejaman Taliban di desanya, Lembah Swat, Pakistan. Si Bunga Jagung menyedot perhatian dunia saat ia meraih Pakistan’s National Youth Peace Prize dari Perdana Menteri Yousaf Raza Gilani akhir tahun lalu. Curhatan Malala yang masih kanak-kanak itu dianggap Ehsanullah Ehsan - juru bicara Tehrik-i-Taliban Pakistan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan brutal itu - sebagai kampanye melawan Islam. Dan kematian adalah harga yang harus dibayar oleh siapapun yang melawan syariah. 
Pasca penembakan tersebut, aksi mengecam Taliban mengalir deras dari setiap penjuru dunia. Doa bersama dipanjatkan demi kesembuhan Malala, yang kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Queen Elizabeth, Birmingham, Inggris. 
Mengapa perempuan dan anak-anak menjadi obyek kekerasan? 
Anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan dalam struktur sosial di dalam masyarakat, lebih lanjut kelompok ini tidak mendapatkan ruang menegosiasikan haknya dalam proses politik di dalam masyarakat karena perempuan dan anak tidak cukup terepresentasi dalam lembaga-lembaga politik (Nur Hasyim, 2012). Akibatnya, hukum dan kebijakan yang diproduksi negara beserta institusinya tidak memihak pada mereka, dan seringkali malah menyudutkan, mendiskriminasi dan mengkriminalisasi. Posisi dan daya tawar perempuan dan anak yang rendah membuat mereka rentan menjadi obyek kekerasan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pola hubungan kekerasan, yakni korban berada dalam kekuasaan atau kontrol pelaku. Karena itu perkosaan harus dipandang sebagai isu politik, bukan sekedar tindak kriminal biasa, karena perkosaan memperlemah perempuan dan melestarikan dominasi laki-laki (idem). 
Namun sayangnya, apa yang terjadi pada Malala bukanlah kasus kekerasan pertama atau yang terakhir di Pakistan. Karena bahkan di luar situasi konflik atau peperangan, perempuan dan anak kerap menjadi korban kekerasan di tangan aktor yang sejatinya menjadi pelindung mereka, yakni keluarga. Seperti yang dilansir voaindonesia tertanggal 25 Oktober, Kelompok HAM: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat di Pakistan, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Pakistan naik dalam setahun belakangan. Menyitir dari Yayasan Aurat – kelompok yang getol memantau laporan media mengenai aksi kekerasan terhadap perempuan – ribuan perempuan diculik, dibunuh dan diperkosa di Pakistan setiap tahunnya. Tren kekerasan yang meningkat ditengarai bersumber dari lemahnya perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan serta menguatnya islamisasi. 
Namun tidak hanya terjadi di Pakistan, kekerasan terhadap anak dan perempuan juga terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2011 terdapat 105.103 kasus kekerasan, 3.753 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual (Aliansi Perempuan Tolak Pemerkosaan). Sedangkan menurut Pusat Krisis Terpadu RSCM, dalam sehari terdapat dua anak yang menjadi korban kekerasan seksual (idem). 
Cegah Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan 
Maraknya perkosaan yang dilakukan di angkutan umum akhir-akhir ini memang sangat meresahkan warga masyarakat. Bahkan tahun lalu mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang saat itu masih mejabat, melarang perempuan untuk memakai rok mini bila tidak ingin diperkosa. Namun apakah pelarangan dan himbauan bagi perempuan untuk memakai pakaian yang ‘sopan’ itu mampu menghentikan niat jahat pelaku perkosaan? Tentu tidak. Karena kita tidak bisa menyalahkan lantai basah saat kita terjatuh, kita seharusnya menyalahkan diri sendiri yang tidak hati-hati saat melangkah. Maka apakah mungkin kasus perkosaan akan berhenti dengan serta merta saat tubuh perempuan (mayoritas korban) ditutup rapat namun mindset laki-laki (mayoritas pelaku) tidak diubah? 
Memang aksi nyata di lapangan mutlak diperlukan untuk mencegah perkosaan dan atau segala jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aksi preventif ini tidak cukup hanya dilakukan per individu, namun mesti ada perubahan di tingkat sosial dan politik. 
Di tataran sosial, dimulai dalam lingkup keluarga berupa penguatan nilai-nilai sosial, adat dan agama; serta yang tak kalah penting adalah pola asuh terhadap anak perempuan yang selama ini menonjolkan sifat pasif, penyayang, lembut dan penuh kasih juga harus dibarengi dengan pelatihan fisik dalam rangka pertahanan diri (self defence). Pembelajaran self defence ini dapat dimulai sedini mungkin dan dapat diterapkan baik di rumah, sekolah maupun tempat kerja. Selain itu juga diperlukan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak-anak. Pengenalan terhadap tubuh mereka akan membuat anak-anak mengerti bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain selain dirinya. Selain itu edukasi seperti itu juga membongkar selubung tabu, sehingga perempuan akan sadar batas-batas pelecehan seksual (yang berpotensi ke arah perkosaan) dan dapat mencegahnya.
Sedangkan di tataran politik, bagaimanapun, kuota minimal 30 persen bagi wakil perempuan di dewan harus terpenuhi, dan bukan hanya sebagai pajangan partai politik untuk meraih suara pemilih. Perempuan harus menyuarakan suara dan pengalaman spesifik sebagai perempuan dalam dunia politik yang mayoritas dihuni laki-laki sejak berabad lamanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan akhir untuk merumuskan kebijakan yang pro perempuan, misalnya memasukkan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual ke dalam kurikulum sekolah. 
Dan tentu saja, yang tak kalah lebih penting adalah perubahan mindset yang telah mengungkung masyarakat sejak berabad lamanya. Sejak lahir kita telah diajari, diperlakukan dan diasuh sesuai dengan jenis kelamin kita. Perempuan dibesarkan menjadi makhluk pasif, sedangkan laki-laki agresif. Inilah yang disebut sebagai peran gender, yakni seperangkat aturan, norma dan nilai yang diatribusikan kepada laki-laki atau perempuan, di mana nilai/aturan/norma yang satu berbeda antar jenis kelamin. Peran gender ini diperkuat oleh media massa, budaya, sistem pendidikan, dan terutama agama. 
Bagi kita hidup di negara dengan asas berKetuhanan Yang maha Esa – dengan mayoritas penduduk muslim – atau di negara Islam seperti Pakistan, agama menjadi hal fundamental yang mempengaruhi (bahkan menentukan) pilihan, keputusan dan kebijakan individu dari tingkat mikro (keluarga) sampai tingkat makro (negara). Maka apabila tafsir terhadap agama tidak sensitif gender atau isu keperempuanan, maka perubahan mindset masyarakat mengenai laki-laki sebagai penguasa (perempuan) tidak akan berubah.
Sayangnya, tafsir misoginis (tidak pro perempuan) menjadi tafsir hegemonik. Di sini saya contohkan satu ayat, misalnya pada Quran Surat An Nisa ayat 34 “arrijalu qowwamuna alannisa”. Kata qowwamun diartikan secara sempit sebagai pemimpin, meski dalam bahasa Arab kata yang sama biasa diartikan sebagai pendamping, pemelihara dan penanggung jawab. Tafsir sederhana tersebut memiliki akibat yang tidak sederhana. Keyakinan bahwa laki-laki sebagai pemimpin, memiliki implikasi bahwa laki-laki berhak mengatur perempuan (dari menentukan partai politik mana yang dicoblos sampai baju apa yang pantas dipakai), laki-laki yang berhak menguasai dunia publik dan tempat perempuan di ranah domestik (salah satu sebab perempuan gagap politik), perempuan dianggap tidak setara sehingga bisa diperlakukan seenaknya dan sebagainya. 
Dari satu tafsir ayat memiliki konsekuensi panjang yang membentuk pola pikir dan perilaku individu dan masyarakat, bagaimana bila seluruh ayat ditafsirkan misoginis? Itulah barangkali terjadi di Pakistan, kecenderungan Islamisasi yang meningkat, yang sayangnya tafsir yang menghegemoni adalah tafsir misoginis. Maka jangan harap kekerasan – sebagai bentuk pelanggengan kekuasaan atas perempuan dan anak – akan terhapus dari muka bumi. 

Referensi: 
Aliansi Perempuan Tolak Kekerasan, Stop Salahkan Korban Pemerkosaan, situs lakilakibaru.wordpress.com, 17 Oktober 2012 
Nur Hasyim, Negeri Minus Empati, situs lakilakibaru.wordpress.com 
Tanpa Nama, Defining Rape Culture, lakilakibaru.wordpress.com, 29 Oktober 2012 
voaindonesia.com tanggal 25 Oktober 2012

0 komentar:

 

dyananda Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos